Luwu Timur, 25 April 2025 — Advokat dan pemerhati pendidikan anak, Sulkipani Thamrin, mendesak Bupati Luwu Timur untuk turun tangan menindaklanjuti dugaan ketidakjelasan dalam proses seleksi kegiatan bercerita anak tingkat PAUD bertema “7 Kebiasaan Anak Indonesia Sehat”.
Menurutnya, kegiatan yang seharusnya menjadi sarana edukatif justru diwarnai dengan dugaan praktik tidak transparan, menimbulkan keresahan di kalangan orang tua dan pemerhati pendidikan.
“Saya mendapatkan laporan langsung dari orang tua. Proses seleksi kegiatan ini tidak jelas, tertutup, dan terkesan hanya melibatkan pihak tertentu. Ini bukan hanya soal teknis administratif, tapi bentuk pengkhianatan terhadap amanah pendidikan anak usia dini,” tegas Sulkipani Thamrin.
Ia menekankan bahwa kegiatan untuk anak-anak bukan sekadar formalitas, melainkan bagian dari tanggung jawab bersama dalam membentuk karakter sejak dini. Oleh karena itu, menurutnya, transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program semacam ini adalah sebuah keharusan.
“Jika ada sistem penilaian, harus ada kejelasan. Siapa tim penilainya? Apa metode dan indikator yang digunakan? Ini menyangkut keadilan dan hak anak untuk diperlakukan setara,” tambahnya.
Sulkipani menilai bahwa ketertutupan dalam kegiatan ini mencederai prinsip inklusivitas yang seharusnya dijunjung tinggi dalam pendidikan anak usia dini. Karena itu, ia meminta Bupati Luwu Timur segera memanggil pihak penyelenggara dan melakukan evaluasi menyeluruh.
Sebagai langkah hukum dan advokasi, ia juga menyatakan telah menyiapkan laporan resmi kepada Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) serta Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan.
“Saya akan kawal ini sampai tuntas. Jangan ada lagi ruang di mana anak-anak dimanfaatkan untuk kepentingan pihak tertentu. Pendidikan adalah hak semua anak, bukan hak eksklusif mereka yang punya akses kekuasaan,” tegasnya.
Di akhir keterangannya, Sulkipani Thamrin mengajak seluruh elemen masyarakat, media, dan lembaga pengawas untuk turut mengawasi kegiatan serupa, agar tidak terjadi lagi penyimpangan yang merugikan masa depan anak-anak Indonesia. Redaksi
