PEGUNUNGAN ARFAK, PAPUA BARAT — Rakyat kecewa! Sejumlah proyek strategis bernilai miliaran rupiah di Kabupaten Pegunungan Arfak tahun anggaran 2023–2024 kini mangkrak tak jelas ujungnya. Dana besar dari APBD Provinsi Papua Barat dan APBD Kabupaten diduga dikorupsi secara berjamaah, menyisakan jejak bangunan setengah jadi dan derita rakyat yang tak kunjung menikmati pembangunan.
Menanggapi situasi ini, Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Pengawasan Publik Amanah Garuda Indonesia (DPP LPPA-GI) yang dikomandoi oleh FERRI ONIM angkat bicara keras. Ia menuding ada persekongkolan antara pelaksana proyek dan oknum-oknum pejabat daerah, dan meminta Polres Pegunungan Arfak untuk tidak main aman.
“Ini kejahatan anggaran! Jangan biarkan proyek-proyek ini jadi ladang bancakan elit rakus. Kami minta Kapolres Pegunungan Arfak segera membuka penyelidikan, memanggil kontraktor, PPK, bendahara proyek hingga pejabat pengguna anggaran. Semua harus diperiksa, tak boleh ada yang kebal hukum!” tegas Ferri Onim kepada Republikanews.live.
Sorotan Tajam: Rakyat Jadi Korban, Anggaran Diduga Dihisap
Pantauan lembaga ini di lapangan menunjukkan banyak proyek infrastruktur seperti pembangunan jalan penghubung, gedung sekolah, hingga fasilitas air bersih yang hanya berdiri tiang-tiang besi karat tanpa kelanjutan pekerjaan.
“Uang habis, fisik tidak selesai. Ini bukan kelalaian biasa — ini kejahatan anggaran yang harus diusut tuntas!” ujar Ferri.
Ferri bahkan mengancam akan membawa kasus ini ke tingkat nasional jika dalam waktu dekat tidak ada langkah tegas dari aparat penegak hukum.
“Jika dalam 14 hari ke depan Polres Pegunungan Arfak tidak bergerak, kami akan laporkan resmi ke Kapolda Papua Barat, Kejaksaan Tinggi hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Negara tidak boleh kalah oleh mafia proyek,” tegasnya lagi.
Masyarakat Dihantui Ketimpangan, Harapan Terkubur Beton Mangkrak
Akibat proyek-proyek mangkrak ini, masyarakat di pelosok Pegaf terisolasi. Anak-anak masih belajar di ruangan kayu reyot, ibu hamil menempuh jalan berlumpur tanpa penerangan, dan air bersih menjadi kemewahan yang tak terjangkau.
“Para pejabat tidur di rumah mewah hasil proyek gagal, rakyat tetap minum air parit dan tidur di rumah tanpa dinding,” kata salah satu tokoh masyarakat yang enggan disebut namanya.
DPP LPPA-GI Siap Gelar Aksi dan Laporkan Resmi
DPP LPPA-GI dalam waktu dekat juga berencana menggelar aksi unjuk rasa damai di depan Kantor Bupati dan Mapolres Pegunungan Arfak, sebagai bentuk desakan moral agar institusi hukum tidak tinggal diam.
“Kami akan hadir bersama bukti lapangan, dokumentasi proyek mangkrak, dan daftar nama pelaksana proyek. Ini bukan gertakan. Ini perjuangan untuk rakyat Pegunungan Arfak yang terlalu lama diam,” tutup Ferri.
⚠️ Catatan Redaksi
Hingga berita ini ditayangkan, pihak Polres Pegunungan Arfak belum memberikan pernyataan resmi terkait desakan penyelidikan atas proyek-proyek mangkrak tersebut.